Hari Ahad (11/12) Ikhwan mengatakan mereka tidak akan menerima campur tangan dari dewan militer yang berkuasa atas konstitusi masa depan negara itu di tengah ketidakpastian tentang peranan militer dalam proses kenegaraan.
"Tak seorang pun kecuali parlimen yang terpilih memiliki hak untuk menyusun RUU," kata Syatir al-Khairat, orang nombor dua dalam Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam terbesar Mesir, di Twitternya.
Sebelumnya Mejar Jenderal Mukthar al-Mulla, anggota dewan militer yang berkuasa mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu minggu lalu bahwa militer akan memiliki kekuasaan atas orang yang ditunjuk untuk sebuah panel berisi 100-anggota yang bertugas menulis konstitusi tahun depan.
Tapi pada hari Sabtu, anggota lain dari Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), Jenderal Mamduh Shahin, mengatakan militer tidak akan campur tangan mengenai anggota panel penyusun konstitusi.
0 komentar:
Posting Komentar